Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia. Namun, masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, “Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan merata, tanpa terkecuali.” Hal ini sejalan dengan pendapat tokoh pendidikan dunia, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.”

Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa banyak anak yang terpinggirkan dari akses pendidikan. Faktor ekonomi, geografis, dan sosial menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh stakeholder pendidikan perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini.

Menurut data UNESCO, Indonesia masih memiliki tingkat akses pendidikan yang rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak, tanpa terkecuali. Karena, seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan, “Pendidikan adalah kunci untuk mengakhiri kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik.”

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan bermutu, kita tidak hanya memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk meraih cita-cita mereka, tetapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini. Sebagai masyarakat, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak pendidikan ini terpenuhi bagi setiap anak di Indonesia.